Liputan-NTT.Com - Kupang,- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hadir mengawal akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dalam memperingati hari jadi BPKP ke-40, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Upacara Bendera di halaman kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTT, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan Dharma Wanita. Kepala Kantor Perwakilan BPKP NTT, Sofyan Antonius usai upacara, mengatakan bahwa untuk memperingati HUT ini pihak BPKP mengusung tema "Pengawasan Adaptif Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan''.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTT peringati HUT BPKP ke - 40 tahun dengan melaksanakan Upacara Bendera. Demikian pantauan media ini dalam upacara peringatan HUT BPKP di halaman kantor BPKP Perwakilan Provinsi NTT pada hari Selasa, 30/05/2023.
Untuk saat ini BPKP bisa dikatakan sudah berumur dewasa sehingga perlu terus menjaga hubungan dengan para stakeholder yang ada di seluruh Indonesia terkhususnya untuk BPKP perwakilan NTT akan tetap menjaga hubungan dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi NTT.
Lanjutnya, mengenai hasil yang dicapai oleh BPKP di tahun 2022, kontribusi BPKP pada keuangan negara mencapai angka yang cukup besar yaitu 117,83 Triliun. Khusus untuk tahun 2023 triwulan pertama, total penghematan, penyelamatan dan potensi peningkatan keuangan negara dan daerah senilai 35,89 Triliun.
"Jadi ini yang dihasilkan oleh BPKP secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Dan juga yang disampaikan oleh kepala BPKP adalah bahwa kita harus tetap memberikan manfaat untuk menjawab ekspektasi stakeholder yang sangat meningkat dan sangat berharap banyak kepada BPKP," bebernya.
Sofyan menyebutkan ada tiga arahan dari Kepala BPKP Pusat, yakni bangun budaya organisasi yang mendorong peningkatan etos kerja. Kedua, pastikan penjaminan mutu optimal dijalankan artinya sebelum laporan itu keluar harus ada penjaminan mutu berjenjang baik juga pengendali teknis hingga kepala perwakilan BPKP. Ketiga, inovasi harus terus dikembangkan.
"Terus terang banyak gelombang yang dihadapi oleh BPKP, dulu pernah BPKP naik turun tetapi sampai saat ini dengan kepercayaan yang luar biasa yang harus dijaga dan inovasi terus harus dikembangkan untuk mendapatkan wilayah bebas dari korupsi/BPK dari Menpan RB itu yang kita harapkan untuk BPKP secara keseluruhan terutama BPKP perwakilan NTT," tambahnya.
Harapan dari BPKP adalah terus menjadi suara (penerang/pelita) pengawalan akuntabilitas di Indonesia juga menjadi organisasi di para pemangku kepentingan dalam mengarungi badai dan gelombang yang dihadapi.(*).
.jpeg)
